Bangsa Lupa Diri

Kecuali beberapa tulisan dan laporan khusus di Harian Kompas cetak, nyaris tidak banyak atau hampir tidak ada tulisan atau berita dan laporan, terutama di jaringan maya (internet) dan media sosial, tentang masalah pangan selama dan sebagai akibat dari masa krisis pandemi COVID-19. Hampir semua tulisan dan laporan atau berita yang ada berpusar di masalah-masalah kebijakan, politik, dan makro ekonomi yang dipicu oleh penularan wabah mendunia itu.

Dalam keadaan krisis segawat ini, benar-benar mengherankan tidak banyak perhatian serius dicurahkan untuk masalah pangan dan bahan pangan. Sistem pendidikan kita telah gagal menanamkan kesadaran mendasar pada bangsa ini bahwa salah satu kekuatannya justru adalah pada ketersediaan sumberdaya alam yang luar biasa melimpah untuk mampu memproduksi bahan pangan yang mencukupi kebutuhan mereka, sehingga negeri ini sebenarnya tak perlu mengimpor bahan pangan, terutama bahan pangan pokok. Sayangnya belum tersedia data paling mutakhir tentang sediaan bahan pangan dan impor bahan pangan saat masa kriris saat ini. Tapi, saat awal masa pandemi (April 2020), Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyediakan data ururt waktu (time series) selama 20 tahun terakhir (sejak 2000) impor bahan pangan yang sudah dimutakhirkan (updated) sampai alhir 2019 lalu. Jangan kaget, sampai akhir 2019 lalu, impor beras kita masih lebih dari 444,5 ribu ton dengan nilai AS$ 184.2 juta (Rp 2,5 trilyun)! Itu baru beras saja. Impor aneka sayuran masih 770,3 ribu ton dengan nilai AS$ 770,1 juta (Rp 10,7 trilyun). Impor daging mencapai 262,3 ribu ton dengan nilai AS$ 829,8 juta (Rp 11,6 trilyun). Impor gula lebih mencengangkan lagi, mencapai 4,09 juta ton dengan nilai AS$ 1,3 milyar (Rp 19,1 trilyun). Bahkan, garam pun masih impor, mencapai 2,5 juta ton dengan nilai AS$ 95,5 juta (Rp 1,3 trilyun). Untuk beberapa jenis bahan pangan pokok ini saja, jumlahnya sungguh fantastis: 8,06 juta ton dengan nilai total AS$ 3,1 milyar (Rp 44,5 trilyun)! Jelas, ini belum termasuk impor beberapa bahan pangan lain seperti gandum, kedelai, bawang merah dan putih, cabe, bahkan singkong!

Apa yang salah dengan bangsa ini yang selalu membanggakan diri sebagai negara agraris di kepulauan khatulistiwa yang subur? Ada yang coba membela diri dengan mengajukan alasan jumlah penduduk kita terlalu banyak, sehingga luas lahan tanaman pangan dan volume produksinya tidak mencukupi lagi. Ini benar-benar alasan mengada-ada. Buktinya, impor beras dan beberapa bahan pangan lain, yang terbesar justru dari Tiongkok, negara yang jumlha penduduknya puluhan kali lipat dari jumlah penduduk negeri ini: 1,4 milyar jiwa! Juga dari Vietnam yang jumlah penduduknya memang lebih sedikit, tapi jumlahnya bukanlah jumlah yang kecil: 97,3 juta jiwa!

Jadi, mestinya ada alasan atau penyebab lain. Salah satunya adalah perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah perkotaan yang terus meningkat. Tahun 1995, proporsi jumlah penduduk pedesaan masih 54% dari total penduduk Indonesia. Tahun 2015, jumlahnya sudah menyusut menjadi hanya 48%. Memasuki tahun pagebluk corona (2020), jumlahnya terus menurun menjadi hanya 44% atau kurang dari separuh jumlah penduduk negeri ini Diperkirakan, pada tahun 2050 nanti, jumlahnya terus menyusut menjadi hanya 33% atau hanya sepertiga dari total penduduk.

Sementara jumlah penduduk perdesaan sebagai petani penghasil pangan menurun, luas lahan pertanian tanaman pangan juga mengalami keadaan yang sama, termasuk di enam daerah (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan) yang merupakan penghasil terbesar bahan pangan pokok orang Indonesia: padi atau beras. Di Jawa Barat, misalnya, luas total lahan padi sawah masih 925,0 ribu hektar. Tahun 2018, sudah menyusut menjadi 911,8 ribu hektare atau berkurang sebesar 1,43%. Prosentase ini kelihatannya kecil, tapi angka mutlaknya sebenarnya: 13.225 hektar! Sama saja di lima daerah lainnya. Di luar Jawa, pada tahun 2013, Sumatera Utara masih memiliki lahan padi sawah seluas 438,3 ribu hektar. Tahun 2018 bersisa hanya 425,6 ribu hektar. Hanya NTB dan Sulawesi Selatan yang mencatat ada penambahan luas lahan padi sawah mereka, masing-masing 8,36% di NTB (dari 253,2 ribu hektar tahun 2013 menjadi 276,3 ribu hektar tahun 2018); dan 6.76% di Sulawesi Selatan (dari 602,7 ribu hektare tahun 2013 menjadi 646.5 ribu hektar tahun 2918). Secara nasional, BPS menyebut terjadi pengurangan luas lahan pertanian sebesar 600-an ribu hektar (7,7%) dari 7,7 juta menjadi 7,1 juta hektar.

Tambah perkara lagi jika dikaitkan dengan tingkat produktivitas lahan-lahan pangan tersebut. Ambil contoh Jawa Timur, penghasil beras nomor satu. Tingkat produktivitas lahan padi sawahnya bergerak turun sampai 3,68% (dari 59,8 kuintal per hektar pada tahun 2013, menjadi hanya 57,6 kuintal per hektar pada tahun 2018). Di daerah yang mengalami kenaikan tingkat produktivitas, kenaikannya juga tidak terlalu besar, rerata di bawah 1,0%. Misalnya, Jawa Barat, mencatat tingkat produktivitas 58,8 kuintal per hektar pada tahun 2013, menjadi hanya 58,9 kuintal per hektar pada tahun 2018. Dengan kata lain, kenaikannya hanya 0,2%.

Walhasil, apa yang terjadi sebenarnya adalah secara perlahan tapi pasti mulai ditinggalkannya sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, justru oleh para petani. Fakta bahwa warga petani pedesaan yang semakin banyak berpindah ke perkotaan itu adalah terutama anak-anak muda pada kelompok usia produktif (18-45 tahun), tiada lain menunjukkan bahwa kerjaan sebagai petani penghasil pangan di perdesaan semakin dianggap tidak menjanjikan, tidak memberi harapan dan, karena itu, kian tidak menarik. Para petani di mana-mana selalu mengatakan ingin anak-anaknya tidak menjadi petani lagi seperti mereka. Salah satu alasan utama mengapa mereka begitu ngotot menyekolahkan anak-anak mereka, jika perlu dengan menjual aset lahan pertanian mereka, adalah agar anak-anak itu nanti tidak menjadi petani seperti mereka. Dan di sekolah, anak-anak petani itu makin dicekoki oleh ajaran ‘agama baru’ bernama modernisasi dan pembangunan yang menempatkan para petani perdesaan sebagai kaum terkebelakang, udik, jorok, miskin, bagian dari masa lalu yang suram, tanpa pengharapan di masa depan. Sekolah kejuruan khusus pertanian (SPMA) sudah ditiadakan sejak awal 1980-an, dilebur gabung dengan sekolah kejuruan lainnya dengan nama baru: SMK! Perguruan tinggi pertanian tertua dan terbesar di negeri ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) bahkan terang-terangan sudah mengganti resmi namanya menjadi ‘IPB University’, pokoknya universitas umum, bukan cuma pertanian. Kalau pun pelajaran pertanian di sekolah masih ada, lebih banyak justru yang mengarah pada ‘usaha pertanian’ (agribusiness), bukan pada ‘budi daya tani’ (agriculture) yang sesungguhnya. Maka, perlahan tapi pasti, anak-anak muda itu pun mulai lupa bahwa mereka sejatinya adalah anak bangsa petani. Benar-benar luar biasa: petani dan anak-anak mereka malah kian membenci asal-usul dan sumber penghidupan yang menghidupi mereka selama ini.