Siapa Sebenarnya ‘Penerima Manfaat’?

Baliho APBes 2017 Desa Kambuno, Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang terpajang di depan Balai Desa . Foto ini juga ditampilkan dalam buku Kambuno 2017 yang mnerupakan buku kedua hasil pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis pangkalan data dan sistem informasi geografis, setelah Selampaung 2016 (desa di dataran tinggi Kerinci, JambI) yang diterbitkan oleh jaringan organisasi anggota & miitra INSIST, bekerjasama dengan INSISTPress selaku badan penerbit resmu INSIST.

Selama beberapa tahun terakhir, efektif sejak 2015, jaringan organisasi anggota dan mitra INSIST melakukan proses pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) bagi warga desa-desa di wilayah kerjanya. Fokus utamanya adalah membangun satu sistem pangkalan data (database) berdasarkan sistem informasi geografis yang menggabungkan semua data geo-spasial dengan data sosial dan sektoral dari setiap desa. Hasilnya kemudian adalah satu buku berisi data dan informasi menyeluruh dan terpadu desa yang bersangkutan, disajikan dalam berbagai format visual peta-peta, foto-foto, dan infografika. Salah satu data dan informasi penting dalam semua buku dari beberapa desa yang sudah diterbitkan resmi oleh pemerntah desa yang bersangkutan (Selampaung 2016, Kambuno 2017, dan Jati Mulyo 2018), bekerjasama dengan INSISTPress, adalah tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) tahun mutakhir. Untuk itu, salah satu objek foto yang selalu tampil dalam buku data desa-desa tersebut adalah baliho (billboard) APBDes dalam ukuran besar yang selalu terpajang di berbagai titik penting dalam wilayah desa.

Baliho APBDes salah satu desa termakmur di dataran tinggi Batur, Bali. Angkanya mencapai Rp 2,9 miliar.

Selain sebagai indikator mulai dilaksanakannya proses-proses pertanggung-gugatan pada warga (public accountability) oleh birokrasi pemerintahan terbawah di republik ini, hal yang tak kalah menariknya adalah angka-angka yang tercantum pada baliho itu. Di hampir 300 desa di seluruh Indonesia yang sudah dilatih oleh tim fasilitator dari organisasi anggota dan mitra INSIST, jumlah dana publik di setiap desa itu tidak pernah ada yang berbilang kurang dari 9 digit, berkisar antara Rp 1,2 – 2,9 miliar, Di salah satu desa pedalaman di Kalimantan Timur, jumlahnya bahkan mencapai Rp 4,1 miliar! Itu semua berkat kebijakan baru politik nasional, antara lain, karena pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Sepanjang sejarah republik ini, inilah pertama kali desa ‘kebanjiran uang’ dalam jumlah yang membuat banyak pemerintah desa maupun warganya ‘terkaget-kaget’, bahkan banyak yang masih bingung dan tidak paham bagaimana cara mengelolanya. Beberapa Kepala Desa sekitar Sekretariat INSIST di Sleman, Yogyakarta, pada suatu hari di tahun 2015, datang berkunjung ke Kampus PerDikAn dan menyatakan “kemungkinan menolak” dana sebesar itu karena takut terjebak dan manjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan cuma Kepala Desa dan aparatnya, bahkan pegawai pemerintah di tingkat kabupaten pun banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Di salah satu kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua, pejabat kabupaten datang dengan tas besar berisi uang tunai miliaran rupiah dan membangi-bagikannya secara langsung kepada para Kepala Kampung yang hadir dalam satu pertemuan resmi.

Tetapi, jumlah sebesar itu sebenarnya memang ‘sudah seharusnya’ atau bahkan kurang. Pada tahun 1983, salah seorang ‘Begawan Ekonomi’ Indonesia, gurubesar ekonomi Universitas Indonesia, almarhum Prof. Sarbini Somawinata, dalam satu diskusi terbatas dengan beberapa pegiat senior ORNOP di Ciawi, Bogor, memaparkan perhitungan ekonometriknya bahwa pembanguan desa di negeri ini membutuhkan dan hanya bisa terjadi dengan baik jika ada uang tunai beredar minimal Rp 1 miliar di setiap desa. Setelah lebih dari 30 tahun, dengan memperhitungkan laju inflasi yang terus bergerak naik, sementara nilai tukar mata uang (rupiah) yang terus bergerak turun, maka jumlah uang beredar di setiap desa saat ini, mestinya mencapai minimal Rp 40-50 miliar! Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, salah satu desa yang dianggap paling tertib dan berdayaguna mengelola dana desanya, total uang beredar di sana, berdasarkan pendapatan resmi (tercatat) dari semua sektor produksi ekonomi desa tersebut tahun 2018 lalu, adalah Rp 86 miliar. Pertanyaan yang mengganggu adalah: apakah jumlah uang sebesar itu benar-benar kekal beredar di desa terseebut? Ada berapa banyak yang sebenarnya ‘hanya numpang lewat’, lalu melayang kembali sebagai ‘arus ke luar’ (surplus outflow) atau ‘pelarian modal’ (capital flight) ke luar desa?

Namun, ini bukan terutama dan cuma soal angka-angka. Meskipun ‘relatif kecil’. tapi jumlah 9 digit itu sudah cukup membuat banyak Kepala Desa dan aparaturnya jadi kelabakan mengurus dana sebanyak itu. Senyatanya, jumlah sebesar itu sudah benar-benar berlimpah untuk pembangunan desa, terutama jika dilihat dari sudut kewajiban pemerintah desa memenuhi kebutuhan dasar warganya, penuaian tugas pelayanan sosial dasar, dan kemampuan (kapasitas) pengelolaan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Jika dibandingkan dengan jumlah dana yang dikelola oleh banyak ORNOP yang bekerja di desa-desa selama ini, jumlah 9 digit APBDes itu jelas jauh lebih besar. Sehingga, pertanyaan menggelitik berikutnya adalah: apakah masih pantas ORNOP menganggap dan memperlakukan pemerintah dan warga desa sebagai ‘penerima manfaat’ (beneficiaries) dari program atau proyek mereka di desa? Jangan-jangan para pegiat atau pekerja ORNOP itulah sebenarnya yang merupakan ‘penerima manfaat’ dari dana besar yang sekarang beredar di desa? Dengan kata lain, ORNOP sekarang mestinya hadir di desa-desa bukan lagi sebagai ‘pembawa dana bantuan atau proyek’ seperti selama ini, tapi lebih sebagai ‘mitra kerja setara’ dengan pemerintah dan warga desa. Pertanyaan lanjutannya adalah: apakah ORNOP siap mengubah posisi dan cara (strategi, metodologi, mekanisme kerja) mereka, sesuai dengan konteks perubahan dan perkembangan baru (termasuk mengalirnya sejumlah besar dana) yang terjadi di desa? Pengalaman dari proses-proses memfasilitasi aparat pemerintah dan warga desa membangun SID mereka selama ini menunjukkan bahwa di semua desa tersebut, pemerintah desa bahkan menanggung sebagian, kalau tidak semua, biaya operasionalnya. Di Desa Jati Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai contoh, menanggung 36% dari seluruh biaya operasional kegiatan pengembangan SID mereka yang difasilitasi oleh Yayasan Mitra Aksi, organisasi anggota INSIST di Jambi. Di Desa Pungangan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang difasilitasi oleh LPTP, organisasi anggota INSIST yang berkedudukan di Solo, pemerintah desa bahkan membentuk ‘badan baru’, yakni Lembaga Informasi Desa, sekaligus menyediakan lahan dan membangun gedung kantornya yang dikelola oleh para anggota Karang Taruna setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *